PENGUMUMAN

bidang data dan evaluasi

KTP-EL

Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Perlu Anda Ketahui

Drs.Robet Suwandi,MM | Senin, 02 Mei 2016 - 12:02:33 WIB | dibaca: 10345 pembaca

Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Perlu Anda Ketahui

 

Jakarta - Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. 

Tujuan utama perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Perubahan mendasar di UU No. 24 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Satu, Masa Berlaku KTP Elektronik (KTP-el)

Semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP (Pasal 64 ayat 7 huruf a UU No. 24 Tahun 2013).

KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 ini, ditetapkan berlaku seumur hidup (Pasal 101 point c UU No. 24 Tahun 2013).

Dua, Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri

Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan: alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal (Pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013).

Tiga, Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el

Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Tahun 2014 (Pasal 8 ayat 1 huruf c UU No. 24 Tahun 2013).

 

Empat, Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun

Semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013.

Lima, Penerbitan Akta Pencatatan Sipil

Semula dilaksanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk.

Enam, Pengakuan dan Pengesahan Anak

Dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara (Pasal 49 ayat 2). Pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak (Pasal 49 ayat 3 UU No. 24 Tahun 2013)

Tujuh, Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis)

Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan seperti KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain (Pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013).

Delapan, Pencatatan Kematian

Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada Instansi Pelaksana (Pasal 44 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013). Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan.

Sembilan, Stelsel Aktif

Semula stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas.

Sepuluh, Petugas Registrasi

Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 12 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013). Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota. Petugas Registrasi harus PNS, diubah diutamakan PNS (Pasal 12 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013).

 

Sebelas, Pengangkatan Pejabat Struktural pada Unit Kerja Administrasi Kependudukan 

Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Provinsi, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur (Pasal 83A ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013).

Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati/Walikota melalui Gubernur (Pasal 83A ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013).

Penilaian kinerja Pejabat Struktural tersebut dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri (Pasal 83A ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013).

Dua Belas, Pendanaan Program dan Kegiatan Adminduk dibebankan pada  APBN

Pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN (Pasal 87A UU No. 24 Tahun 2013) dan dimulai pada APBN-P Tahun Anggaran 2014 (Pasal 87B UU No. 24 Tahun 2013), dengan demikian berarti sebelum tersedia APBN-P tahun 2014, pendanaannya masih tetap menggunakan APBD.

Tiga Belas, Penambahan Sanksi

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk dipidana dengan pidana  penjara paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp. 75.000.000 (Pasal 94 UU No. 24 Tahun 2013).

Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPTD, Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau  denda paling banyak Rp. 75.000.000 (Pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013).

Setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013)

Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Perubahan Undang-Undang ini berlaku sejak diundangkan pada 24 Desember 2013.

Keterangan:

1. Penulis Direktur Pengelolaan Informasi Adminduk, Ditjen Dukcapil Kemendagri (Tahun 2014)

2. Ditulis dan diedit ulang oleh Tim Media Dukcapil Kemendagri tanggal 26 Januari 2016

 

 










Komentar Via Website : 26
hary
12 Mei 2016 - 23:26:47 WIB
tolong jelaskan mengenai peraturan tentang pembuatan KK/kartu keluarga harus memakai tanda tangan basah/asli dr ketua disduk kab bekasi .
serta brp lama jdinya ?
sy pribadi dan istri sudah membuat E KTP ,tp sudah 4 bln KK blm krna alasan peraturan trsebut , apakah harus selama itu ?
mohon jawabanya , terima kasih.
Masker spirulina
20 Mei 2016 - 07:30:37 WIB
Selamat pagi , informasi yang anda berikan sangat bagus dan bermanfaat sekali okok://fb.me/4W0zrCwCm | okok://fb.me/5iSraIAzL | okok://fb.me/uHRdXnCM | okok://fb.me/52ukMIdnp | okok://fb.me/7HEaN0mzM | okok://fb.me/1082Hscaa | okok://fb.me/5ErkVFfVD | Sukses terus buat website nya
Abdul rohim
10 Juli 2017 - 17:37:00 WIB

Mau tanya, gimana syarat pengurusan ktp klo mau pindah kependudukan
suhesti
02 September 2017 - 19:42:34 WIB
Mau tanya pak, kalo untuk bikin akte kelahiran.tapi saya ga ada surat nikah. Apa bisa? Trus syarat apa aja?
andy syahputra
12 September 2017 - 15:40:11 WIB
mau tanya pak saya sudah melakukan perekaman e ktp..tp kenapa 1,5 tahun ktp saya blom jadi jg ya?
chrisianti
25 Oktober 2017 - 13:58:48 WIB
Sy Mau tny Pak,,,utk perubahan KK apa tidak bs secara langsung ter update?krn saya ada masalah regristrasi dan di jelaskan no. kk saya tdk sesuai dengan yg tercantum di karenakan pernah ada perubahan.
Dari 3 orang dlm 1 KK hanya 1 yg bisa karena yg terbaru masuk dlm KK. Proses nya bgm? hrs kah sy datang lsg ke dukbekasiil or melalui proses rt, rw dll?
Saya tunggu jwban ,, tks
TARUNO
22 November 2017 - 10:58:38 WIB
Mau tanya Pak,kalo persyaratan permohonan akte kematian warga negara asing ( Taiwan ) yang punya istri orang indonesia,meninggal di Rumah Sakit,tks
Denny arfandi
26 November 2017 - 21:21:50 WIB
Saudara sy wni yg bermukim diluar negeri dan ingin sekali memiliki ektp apa sj persyaratan yg harus dipnuhi terikasih24
Suroyo
16 Juli 2018 - 23:17:37 WIB
Untuk mengurus surat kenal lahir karena orang tua saya lahir tahun 1950, apakah bisa dan persyaratannya apa saja. Terima kasih, salam
Iwan batubara
19 Maret 2019 - 09:27:01 WIB
Membuat KTP KK dan akte kenapa BS lama?solusinya.dan d jabarkan knp bisa lama
AwalKembali 123 Lanjut Akhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)